Amrul Tresno Sejarah: sejarah kalimantan barat postingan pertama

Kantor Wali Kota Pontianak

Sejarah Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat terbentuk tanggal 1 Januari 1957. Pembentukannya berbarengan dengan provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pada awal kemerdekaan, wilayah Kalimantan Barat merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan.

Penghuni pertama Kalimantan Barat diperkirakan hidup di kawasan pantai dan pinggiran Sungai Kapuas. Pada abad ke 5, mereka sudah menjalin hubungan dagang dengan India, Cina, dan Timur-Tengah. Mereka termasuk dalam rumpun Melayu.

Di Kalimantan Barat sedikitnya pernah berdiri 13 kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Tanjungpura, Sukadana, Simpang, Mempawah, Sambas, Landah, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kubu, dan Pontianak. Tumbuhnya kerajaan tersebut bermula dari kedatangan Prabu Jaya, anak Brawijaya dari Pulau Jawa.

Tahun 1598, Belanda mulai mendarat di Kalimantan. Namun kolonialisme baru mencengkram Kalimantan pada abad ke 17. Ketika itu, Belanda dan Inggris berusaha untuk menguasan perdagangan. Sementara itu, Kerajaan Bugis juga berusaha menguasai Kalimantan. Mereka kemudian mendirikan kerajaan baru di Mempawah. Selain itu, lahir pula Kesultanan Pontianak, yang pada masa pemerintahan Sultan Hamid menggabungkan diri dengan Republik Indonesia.

Pada abad ke 19, Belanda dan Inggris semakin intensif memaksakan monopoli dagangnya di berbagai kesultanan. Mereka juga menyebarkan agama kristen. Agar bisa mendominasi perdagangan, mereka harus mematahkan berbagai perlawanan beberapa kesultanan dan suku yang tidak mau tunduk. Pada awal abad ke 20, Belanda telah menguasai daerah pedalaman. Namun tahun 1930, Belanda baru berhasil menduduki Kalimantan, Kecuali Kalimantan Utara yang dikuasai oleh Inggris.

Dalam abad ke 20 ini, mulai bermunculan gerakan-gerakan kebangsaan. Berbagai pergerakan merupakan cabang pergerakan di Jawa. Hal ini disebabkan oleh sistem perhubungan Kalimantan dengan Jawa yang sudah mulai baik. Rakyat yang merasa tertekan oleh penjajah Belanda, membentuk wadah-wadah perjuangan.

Organisasi politik pertama yang berdiri di Kalimantan Barat adalah Syarikat Islam tahun 1914. dalam waktu singkat, Syarikat Islam berkembang dengan cepat, dimana perkembangannya ditunjang pula oleh para raja dan bangsawan. Pada tahun 1922, lahir organisasi baru beraliran komunis, bernama Syarikat Rakyat. Organisasi ini dipimpin oleh Gusti Sulung Lelanang, mantan aktivis Syarikat Islam.

Organisasi lainnnya yang terbentuk di Kalimantan Barat adalah Muhammadiyah. Cabang organisasi Islam ini dibuka oleh dua orang guru agama dari Sumatera Barat. Mulai tahun 1932, Muhammadiyah berkembang pesat, mereka membuka cabang di Pontianak, Sungai Bakau Kecil, Singkawang, dan Sambas.

Tahun 1936, Partai Indonesia Raya (Parindra) membuka cabangnya di Kalimantan Barat. Setelah itu, mereka membuka cabang di beberapa wilayah Kalimantan Barat seperti di Pontianak, Ngabang, Sambas, dan Singkawang. Selain pergerakan yang merupakan cabang dari Jawa, muncul pula organisasi politik lokal seperti Persatuan anak Borneo. Namun organisasi ini berada di bawah pengaruh Belanda, dan tidak berperan dalam memunculkan kesadaran kebangsaan.

Pada bulan Februari 1942, Jepang mendarat di Kalimantan dan langsung mengambil alih kekuasaan Belanda. Jepang kemudian melarang organisasi politik dan melakukan pemaksaan dan peindasan terhadap rakyat. Berbagai kegiatan rakyat dipusatkan untuk tujuan perang Jepang. Kungkungan dan kekejaman Jepang berakhir ketika "Sang Saudara Tua" ini kalah dalam perang, menyerah terhadap sekutu.

Berita proklamasi kemerdekaan sampai di Kalimantan Barat tanggal 18 Agustus 1945. setelah berita proklamasi ini menyebar, para pejuang Kalimantan Barat segera membentuk organisasi yang diberi nama Panitia Penyongsong Republik Indonesia (PPRI). Setelah itu, mulailah era usaha mempertahankan kemerdekaan.

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan Republik Indonesia di Kalimantan Barat mendapat kendala karena Belanda kembali menguasai daerah ini. Perjuangan untuk mengusir Belanda dilakukan dengan jalan militer dan politik. Di jalan militer, pada pejuang melakukan serangan-serangan terhadap pos-pos pertahanan Belanda. Di bidang politik, perjuangan dilakukan dengan mendirikan berbagai organisasi perjuangan, seperti Gabungan Persatuan Indonesia (Gapi), Persatuan Bangsa Indonesia Sambas (Perbis), Pemuda Indonesia Merdeka (PIM), Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindo), Persatuan Muslim Indonesia (Permi), dan Gerakan Pemuda Indonesia (Gerpindo).

Belanda melakukan berbagai penangkapan terhadap pejuang. Akibatnya banyak pejuang yang terpaksa menyingkir ke daerah pedalaman. Mereka kemudian membentuk satuan-satuan semi militer dengan beranggotakan bekas Heiho dan penduduk. Perjuangan melawan Belanda semakin sengit ketika Belanda bermaksud mendirikan negara Kalimantan. Lewat Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda menjadikan Kalimantan Barat sebagai negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

Namun keberadaan RIS tidak diterima rakyat. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Kalimantan kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sebagai gubernur Provinsi Kalimantan setelah pembubaran RIS, diangkat Dr. M. Murjani.

Setelah pembentukannya, yaitu, tanggal 1 Januari 1957, Kalimantan Barat mulai menata pemerintahan. Namun karena situasi keamanan baik lokal maupun nasional belum stabil, pemerintahan ketika itu tidak bisa memperbaiki tingkat kehidupan rakyatnya. Setelah berbagai kekacauan berakhir, yang diakhiri dengan penumpasan terhadap peristiwa G30S/PKI, pemerintah daerah Kalimantan Barat dapat melakukan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan rakyat.